Standar Akuntansi Indonesia, Apa Saja ?


Setiap kegiatan sejatinya memiliki standar atau syarat-syarat yang harus di penuhi. Sama halnya dengan kegiatan Akuntansi Keuangan yang juga memiliki standar atau syarat-syarat khusus.
Secara pengertian, standar akuntansi keuangan adalah metode serta format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Tujuannya adalah sebagai pedoman standar mengenai transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatat transaksi tersebut, serta bagaimana cara penyajian data.

Di Indonesia, standar akuntansi keuangan dibagi menjadi empat jenis. Ke-empat jenis ini sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi Keuangan.

1. PSAK-IFRS

PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keungan – International Financial Report Standard. PSAK merupakan nama lain dari SAK yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu. Dalam PSAK, sangat penting untuk menerapkannya ke dalam entitas yang bersifat umum, antara lain: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.

Seperti halnya SAK pada umumnya, PSAK bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penggunaan IFRS sendiri juga bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi meeka, sehingga mau tidak mau Indonesia harus mematuhi kesepakatan antar anggota.

2. SAK-ETAP

SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Umumnya, ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS untuk Small Medium Enterprises sebagai acuan penerapan standar. Dengan kata lain, ETAP merupakan anak dari IFRS.

Sebagai ‘anak’ dari IFRS, ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS. Penyederhanaan tersebut meliputi: tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif; penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar; serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

3. PSAK-Syariah

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum syariah. Adanya lembaga-lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan sebagainya tentu membutuhkan sebuah lembaga yang memiliki standar syariah. Inilah tujuan PSAK Syariah, yakni sebagai pedoman lembaga-lembaga yang menggunakan kebijakan syariah.

Penggunaan PSAK Syariah sendiri dilakukan oleh entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan PSAK Syariah dibuat berdasarkan acuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

4. SAP

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerinah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Secara garis besar, SAP disusun untuk instalasi kepemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.


Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar-standar diatas diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat sesuai dengan keadaan dan menjamin transparansi serta akuntabilitas laporan.

Baca Juga :
Cara Menyusun Laporan Keuangan
Cara Menentukan Saldo Normal Debet-Kredit


Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *